#WhiteHouseTalksStablecoinYields

Pertemuan-pertemuan terbaru di Gedung Putih memang fokus pada masa depan hasil stablecoin, yang telah menjadi hambatan utama bagi legislasi kripto di AS. Tujuannya adalah untuk memecahkan kebuntuan politik terkait RUU penting.

Hasil Stablecoin: Inti Perselisihan

Konflik utama adalah antara industri perbankan tradisional dan sektor kripto mengenai apakah stablecoin harus diizinkan menawarkan "hasil" atau "reward" yang mirip bunga.

Posisi Industri Perbankan (Melawan Hasil):

· Kekhawatiran Utama: Stablecoin dengan hasil tinggi dapat memicu migrasi besar dana dari bank tradisional, mengurangi kapasitas mereka untuk meminjamkan.
· Argumen Utama: Mereka berpendapat bahwa menawarkan hasil membuat stablecoin berfungsi seperti simpanan bank yang tidak diatur, berpotensi membahayakan stabilitas keuangan.
· Tujuan yang Dinyatakan: Perwakilan perbankan menegaskan legislasi harus "melindungi keamanan dan kestabilan sistem keuangan kita".

Posisi Industri Kripto (Mendukung Hasil):

· Argumen Utama: Hasil adalah fitur yang sah dan insentif penting untuk adopsi dan daya saing.
· Perbedaan Utama: Perusahaan seperti Coinbase memasarkan ini sebagai "reward" (misalnya, 3,50% pada USDC), sering dikemas sebagai program loyalitas atau rebate, bukan bunga tradisional.
· Tujuan yang Dinyatakan: Mereka menginginkan "aturan yang jelas dan tahan lama yang melindungi konsumen dan mendukung inovasi yang bertanggung jawab".

Dampak terhadap RUU CLARITY

Perselisihan ini secara langsung menghentikan RUU CLARITY (H.R. 3633), sebuah RUU struktur pasar aset digital yang komprehensif.

· Status Saat Ini: RUU ini disahkan DPR pada 2025 tetapi terjebak di Senat. Komite Perbankan Senat menunda pertemuan penting pada 15 Januari 2026, untuk melanjutkan RUU ini, tanpa jadwal baru.
· Titik Kunci: Usulan amandemen utama terhadap RUU ini berupaya melarang bursa dan platform membayar bunga atas kepemilikan stablecoin. Perusahaan kripto sangat menentang ini.

Intervensi Gedung Putih

Untuk memecahkan kebuntuan, Gedung Putih turun tangan sebagai mediator.

· Pertemuan Pertama (2 Februari 2026): Dewan Kebijakan Kripto Gedung Putih mengumpulkan para pemangku kepentingan. Meski digambarkan sebagai "konstruktif," tidak ada kesepakatan yang dicapai. Gedung Putih mengarahkan kedua pihak untuk kembali dengan usulan perubahan bahasa tertentu.
· Pertemuan Kedua (10 Februari 2026 - HARI INI): Pertemuan lanjutan segera dijadwalkan. Ini dianggap sebagai sesi berisiko tinggi untuk mencoba mencapai kompromi. Gedung Putih dilaporkan memberi tenggat waktu akhir Februari kepada para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan.

Apa yang Mungkin Terjadi Selanjutnya?

Hasil dari pembicaraan ini akan membentuk lanskap regulasi.

· Skenario 1: Sebuah Kesepakatan Dicapai
· Bentuknya: Solusi tengah, seperti mengizinkan "reward" yang terkait dengan penggunaan tertentu atau keanggotaan, sambil membatasi bunga pasif sederhana pada saldo yang tidak digunakan.
· Potensi Hasil: Komite Perbankan Senat dapat menjadwalkan ulang pertemuannya, membawa RUU CLARITY kembali ke jalur untuk kemungkinan pemungutan suara dalam beberapa bulan. Ini akan memberikan kepastian regulasi.
· Skenario 2: Tidak Ada Kesepakatan & Penundaan Lebih Lanjut
· Bentuknya: Kedua pihak tetap keras kepala. Isu hasil stablecoin menjadi "titik veto".
· Potensi Hasil: RUU CLARITY bisa tertunda tanpa batas waktu, mungkin melewati pemilihan tengah tahun 2026. Ini akan memperpanjang ketidakpastian regulasi, yang dipandang negatif oleh pasar.

Singkatnya, pembicaraan di Gedung Putih adalah upaya penting untuk menyelesaikan konflik industri yang mendalam yang saat ini menghambat legislasi kripto utama di AS.